Politik

Soal Munaslub Golkar, Menguak Faksi Idrus VS Faksi Airlangga

COMPAKSULAWESI.COM – MAKASSAR, Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Arqam Azikin menilai, dorongan Munaslub oleh sebagian kader partai Golkar tentu menuai pro dan kontra. Faksi pendukung Setya Novanto bakal menghalang – halangi Faksi Airlangga Hartarto yang mendapat dukungan 31 DPD I Partai Golkar untuk menggelar Munaslub di bulan desember ini.

Pasalnya, lanjut dia, belum kompaknya sayap ormas yang ada di partai Golkar menyatakan Munaslub apalagi mendukung Airlangga Hartarto sebagai caketum Golkar bisa menjadi indikasi bahwa pengaruh Setya Novanto begitu kuat di internal Golkar saat ini.

“Mengapa belum semua ormas Golkar menyatakan dukungan ke Airlangga Hartarto, bisa saja karena pengaruh Setnov masih kuat, tancapan kukunya masih kuat di ormas Golkar,” ungkap Arqam Azikin saat dihubungi COMPAKSULAWESI.COM, Senin (4/12).

Dia menilai, loyalis Setya Novanto masih kuat hal ini dikarenakan status menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak membuat Partai Golkar bergeming hingga Setya Novanto menanggalkan jabatan selaku Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar. diyakini sosok Idrus Marham bakal maju dibarisan garda terdepan Setya Novanto untuk menggantikan posisinya sebagai Ketua Umum.

“Setnov besar kemungkinan mendukung poros Idrus Marham untuk menggantikannya”, kata dia.

Lantas kemana arah dukungan Nurdin Halid, Arqam Azikin menjelaskan, kemungkinan besar Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid akan mendorong Idrus Marham untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum bila tinjauan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) tidak disepakati dan Pengurus DPD I Partai Golkar mayoritas menginginkan Munaslub digelar, Nurdin Halid harus memilih mencalonkan diri sebagai Gubernur atau mencalonkan diri sebagai Ketua Umum, paparnya.

Jika Munaslub terjadi, tentunya arah dukungan Partai Golkar pada pilkada serentak 2018 akan berganti mengingat kedua faksi ini punya targetan masing – masing menyambut tahun politik, agar tidak mencedari citra Partai Beringin sebaiknya Setya Novanto menanggalkan jabatanny atau Majelis Kehormatan Dewan segera bertindak sesuai aturan, bila perlu sanksi pemecatan, tukas Arqam.

Secara normatif, legalitas arah dukungan Partai akan berganti searah pergantian Ketua Umum. Dan hal ini akan menjadi buah simalakama  bagi para calon Gubernur, Walikota dan Bupati usungan Partai Golkar yang telah memperoleh Surat Rekomendasi menjelang tahapan pemilu 2018 dihelat oleh KPU, tentunya tanda tangan Ketua Umum akan tetap berganti baik melalui Rapimnas atau Munaslub dan hanya menunggu waktu saja, sebab gejolak internal Partai Golkar akan terus bergulir hingga memasuki tahapan pendaftaran KPU dibulan Januari 2018, tegas Arqam.

 

 

Penulis : Didit || Editing : Elis

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button