Hukum & Kriminal

LKBHMI Desak Jaksa Segera Usut Dugaan Korupsi Pengelolaan Pasar Butung

COMPAKSULAWESI.COM – Makassar — Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Cabang Makassar (LKBHMI) mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) segera mengusut dugaan adanya korupsi pengelolaan aset Pemkot Makassar yang bernama Pasar Grosir Tekstil Butung.

“Selama ini pengelolaan Pasar Butung tidak transparan bahkan masyarakat tak mengetahui bagaimana capaian PAD yang didapatkan dari pengelolaan Pasar Butung oleh pihak ketiga. Jaksa harus usut ini,” tegas Juhardi, Direktur LKBHMI Cabang Makassar.

Tak hanya itu, secara kelembagaan LKBHMI juga mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar segera memanggil seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian pengelolaan Pasar Butung. Kota makassar. Jumat (03/05/2019)

“Ternyata pengelolaan Pasar Butung cukup banyak masalah. Tapi terkesan ditutupi. Ini menyangkut aset daerah dan DPRD harus bersikap melihat keadaan masyarakat pedagang didalamnya,” ujar Juhardi.

Masalah pengelolaan aset Pemkot Makassar yang bernama Pasar Butung, diakui Jo sapaan akrab Juhardi, hampir luput dari pandangan semua pihak. Bahkan terkesan sengaja ditutupi.

“Jadi selama ini ada pihak ketiga yang mengelola Pasar Butung yakni berbentuk badan hukum koperasi. Tapi kami menduga banyak kejanggalan dari pengeloaannya. Mulai dari harga kios yang terus naik dan mencekik para pedagang hingga transparansi pengelolaan yang tidak jelas. Kami desak Kejati segera mengusut dugaan penyimpangan pengelolaan aset Pemkot tersebut,” tegas Juhardi.

Ia mengatakan kasus ini terkuak setelah ada seorang pedagang mengadukan masalah kios yang disewanya di Pasar Butung tiba-tiba disegel paksa dan barang jualannya pun raib entah kemana.

Menurut pedagang tersebut, kata Juhardi, kios pedagang itu ditutup oleh salah seorang pengurus koperasi serba usaha “Bina Duta” yang bertindak sebagai pihak ketiga pengelola Pasar Butung, Anry Yusuf cs karena pedagang yang dimaksud tidak lagi membayar sewa kios kepada koperasi yang dimaksud.

“Padahal pedagang itu menjalankan surat edaran PD. Pasar Raya Makassar agar tidak membayar sewa kios kepada koperasi yang dimaksud karena masih terjadi kisruh dalam kepengurusannya,” Juhardi menandaskan.

Penulis : Andhis [] Editor : Darma

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close