BeritaNasionalOpiniREDAKSI

Awas, Politik Uang Masih Mewarnai Pilkada dan Pilkades

compaksulawesi.com

Penyelesaian Sengketa Pilkades Perlu Diperjelas

Panitia Pilkades Sering Tidak Netral

PEMILIHAN Kepala Daerah atau Pilkada secara serentak di seluruh Indonesia pada tahun ini ditenggarai masih akan diwarnai adanya money pilitik atau politik uang. Bahkan, tak hanya Pilkada, pemilihan Kepala Desa (Pilkades) juga akan diwarnai praktik yang tidak terpuji tersebut.

Pengamat politik dan hukum dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta Saiful Anam mengatakan, praktik politik uang saat terjadinya pesta demokrasi di suatu daerah tidak bisa dihindari. 

“Politik uang sudah menjadi fenomena yang tidak asing lagi saat adanya pesta demokrasi disuatu daerah. Karena itu masyarakat jangan terkecoh oleh bujuk rayu ataupun iming-iming tertentu dari seorang kandidat,” kata Saiful Anam kepada wartawan Rabu 22 Januari 2020.

Dosen Pasca Sarjana Unas Jakarta tersebut menambahkan, biasanya kandidat maupun tim suksesnya sudah bergerilya mencuri simpati masyarkat jauh-jauh hari.

“Bahkan, 2-3 bulan jelang pencoblosan mereka sudah turun kebawah,” ungkap Saiful Anam.

Menjelang minggu-minggu pencoblosan, kata Saiful, mereka akan lebih intensif lagi menarik simpati masyarakat. Disamping itu, jelang 1-2 hari pencoblosan mereka akan melakukan “bom uang” atau yang sering dinamakan serangan fajar.

“Serangan fajar berfareasi jumlahnya. Biasanya Rp 50.000-Rp 100.00 per orang,” terang Saiful.

Untuk itu, dirinya meminta pengawas pemilu (Bawaslu) daerah maupun pengawas Pilkades lebih giat turun kelapangan.

Selain itu, menurut Saiful, mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades belum jelas. Sehingga sengketa Pilkades banyak simpang siur apakah diselesaikan di Pengadilan Negeri (PN) atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Hal itu penting dilakukan agar pesta demokrasi kita bisa berjalan jujur dan adil,” ungkapnya.

Saiful berharap, masyarkat tidak takut melaporkan jika menemukan adanya politik uang kepada aparat penegak hukum. 

“Jika menemukan politik uang pada salah satu kandidat jangan takut untuk melapor,” pungkasnya.

Tidak hanya itu, Saiful melanjutkan, seringkali adanya ketidak netralan penyelenggara Pilkades menyebabkan kisruhnya Pilkades yang banyak menelan korban jiwa.

Diketahui, pada 23 September 2020 nanti akan digelar Pilkada serentak di 270 daerah dengan rincian 9 pemlihan Gubernur, 224 pemilihan Bupati, dan 37 pemilihan Walikota. Sedangkan, Pilkades yang masih digelar tahun ini terdapat dibeberapa wilayah Indonesia diantanya; Jawa Tengah, Jawa Barat , Jawa Timur dan Yogyakarta.

Sumber : compaksulawesi.com / Editor: Muh.Rizki

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close