Pemkot Makassar

Pengesahan DPA OPD Pemkot Makassar Ditarget Tuntas Bulan Ini

Compaksulawesi – Makassar : Sejumlah program Organisasi Perangkat Daerah (OPD)-dulu SKPD, lingkup Pemkot Makassar belum berjalan. Musababnya, dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) beberapa OPD belum disahkan. Pemerintah setempat menargetkan pengesahkan DPA bisa tuntas bulan ini.

Hal ini pun menjadi atensi Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb. Ia menegaskan pengesahan DPA sangat mendesak. Alasannya DPA adalah dokumen yang memuat anggaran pendapatan dan belanja setiap OPD, yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

“DPA ini dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya, nanti saya akan cek satu per satu apa masalahnya kenapa DPA bisa terlambat,” terangnya.

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Iswadi Padasi, mengaku pengesahan DPA seluruh OPD sementara berproses, bahkan sudah ada beberapa DPA yang telah disahkan. “Sudah ada lebih sepuluh DPA yang saya tanda tangani, sisanya masih berproses,” ujarnya.

Diakuinya, seluruh OPD telah menyetorkan DPA-nya, hanya saja pengesahannya masih butuh proses karena perlu ada perbaikan setelah diasistensi. Pihaknya menargetkan DPA seluruh OPD sudah rampung 100% paling lambat akhir Januari 2020.

“Target kita akhir Januari, cuma kan memang dia (OPD) harus ke Bappeda, ULP, dan ke kami (BPKAD) ada beberapa perbaikan, makanya masih berproses,” ucapnya.

Kasubag pelaksanaan pengadaan BLPBJ Surahman menyatakan, jika proses lelang tetap bisa dilakukan, meski DPA belum disahkan oleh keuangan. Sebab, seluruh program OPD sudah ter-input dalam sistem rencana umum pengadaan SiRUP LPSE Kota Makassar.

“Saya kira tidak akan terganggu karena DPA kita sudah ter-input di RUP. Tinggal kepala SKPD (OPD) melakukan asistensi kemudian diumumkan. Jadi Insya Allah tidak terkendala,” jelasnya.

Selain itu, dalam dokumen lelang akan disampaikan bahwa DPA tersebut masih dalam proses. Artinya, proses tender untuk program pemerintah terus berjalan sambil menunggu pengesahan DPA. “Jadi program sudah bisa jalan sekalipun DPA belum disahkan,” paparnya.

Olehnya itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh SKPD untuk segera meng-input program kegiatannya di SiRUP. Bahkan, pihaknya siap memberikan pendampingan dalam persiapan pengadaan barang dan jasa jika OPD membutuhkan.(Riz)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close