Pemkot Makassar

KASN Ingatkan Iqbal Suhaeb Berhati-hati Soal Mutasi Pejabat

Compaksulawesi – Makassar : Asisten Komisioner KASN Bidang Pengawasan Kode Etik dan Kode Perilaku, Irwansyah, mengingatkan Pemkot Makassar agar berhati-hati mengenai rencana pengisian jabatan lowong yang diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Irwansyah mengatakan, pemerintah daerah dilarang melakukan lelang atau mengisi jabatan menjelang Pilkada sesuai Undang-undang nomor 10 tahun 2016. Makassar salah satu kabupaten/kota yang menggelar hajat demokrasi tahun ini.

“Di situ dikatakan bahwa pejabat atau kepala daerah (pejabat kepala kepegawaian) tidak dapat melakukan pergantian jabatan sebelum penetapan calon. Kalau lihat dari time line Pilkada, paling lambat itu 8 Januari tidak boleh dilakukan pergantian. Kecuali, itu dapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri,” kata Irwansyah saat dihubungi, Rabu (11/3/2020).

Diketahui, ada sejumlah jabatan eselon III dan IV di lingkup Pemkot Makassar yang masih lowong. Beberapa pimpinan OPD juga berstatus pelaksana tugas, antara lain pada BKPSDM, Dinas Pendidikan hingga Dinas Penataan Ruang Makassar dan lainnya.

Irwansyah mengungkapkan, pihaknya tak tahu bagaimana perkembangan izin mutasi dari Kemendagri yang diajukan Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb sejak Oktober 2019.

Menurut dia, KASN bakal menerbitkan rekomendasi setelah Kemendagri mengeluarkan izin kepada kepala daerah untuk melalukan pergantian pejabat.

“Tapi biasanya Setelah Kemendagri melakukan persetujuan tertulis, itu kami menerbitkan rekomendasi. Misalnya mau mengisi jabatan yang kosong, dia harus ke KASN untuk memberikan dokumen, lalu kita memberi izin dengan catatan sudah ada izin dari Kemendagri. Jadi dari Mendagri dlu baru ke KASN,” ujar Irwan sapaan Irwansyah.

Pengajuan jabatan lowong ini, kata Irwan, memang harus dilakukan dengan seksama menjelang pilkada. Maka dari itu, kebijakan tersebut harus berdasarkan koordinasi dari Kemendagri.

“Karena salah satu pemicu kerawanan pilkada itu adalah pergantian pejabat. Mungkin saja pejabat itu digantikan untuk menguatkan posisi petahana. Kalau dalam posisi seperti itu tentu Mendagri tidak akan menerbitkan persetujuan,” ucap Irwan.(*)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close