Berita

Pemkot Godok Perwali: Izin Usaha Harus Ada Rekomendasi PD Parkir

Compaksulawesi.com — Makassar — Sebagai upaya menata perparkiran dan kemacetan, Pemerintah Kota Makassar berencana akan mengeluarkan kebijakan baru. Salah satunya dalam hal penerbitan izin usaha.

Kebijakan tersebut nantinya bakal tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali). Setiap pengusaha yang ingin mengurus izin harus mendapatkan rekomendasi dari PD Parkir.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar Andi Bukti Djufri mengatakan rencana tersebut akan diperkuat oleh Perwali.

“Jadi kita buatkan dulu Perwali supaya ada dasarnya memasukkan salah satu persyaratan untuk membuat izin,” kata Bukti Djufri, Senin (24/04).

Bukti menyebut, setiap toko, restoran, dan jenis usaha lain yang ingin mengajukan izin usaha di DPM-PTSP Makassar wajib melampirkan rekomendasi dari PD Parkir.

Hal itu bertujuan menata perparkiran yang ada di beberapa wilayah di Kota Makassar. Pasalnya saat ini sejumlah usaha tidak memiliki lahan parkir yang memadai.

“Kita pastikan kalau ada usaha tidak memiliki lahan parkir atau memakai bahu jalan sebagai tempat parkir kita tidak akan beri izin atau izinnya kita tidak perpanjang lagi,” tutur Bukti.

Bukti mengakui, selama ini usaha di Kota Makassar lebih banyak mendapatkan izin yang tidak memiliki lahan parkir, sehingga menimbulkan masalah kemacetan.

“Paling banyak usaha ada izinnya itu ternyata tidak punya lahan parkir, dan ternyata itu salah satu penyebab kemacetan karena memakai bahu jalan. Bahkan beberapa restoran tidak memiliki lahan parkir,” pungkasnya.

Bukti menambahkan bahwa saat ini regulasi tersebut akan secepatnya dibuat dan diusulkan untuk dibuatkan Perwali.

“Sekarang baru kita jalin kerjasama dengan PD Parkir kemudian kita buat dasar hukumnya. Sekarang bagian hukum sementara kaji itu,” terangnya.

Dikonfirmasi, Direktur Utama PD Parkir Makassar Raya, Irhamsyah Gaffar mengaku rencana tersebut merupakan gagasan yang baik, sebab kerja sama jalan terbaik dalam menyelesaikan persoalan di Makassar.

Ia menegaskan bahwa seyogyanya tempat usaha, baik berupa ruko, cafe,hotel, dan restoran wajib menyediakan lahan parkir.

Untuk jenis usaha yang sifatnya besar seperti, ruko, Cafe, Hotel dan Restoran sebelum izin usahanya terbit, PD Parkir akan melakukan kajian mendalam di lapangan terkait lahan parkir sebelum memberikan rekomendasi dan ini semua dilalukan tanpa ada biaya yang di bebankan ke pelaku usaha.

“Pada dasarnya kami sudah siap menjalankan aturan ini dari awal, kami saat ini sisa menunggu penerbitan PERWALI (Perarutran Walikota) sebagai payung hukum kami, untuk teman teman ketahui bersama, sebelumnya kami PD. Parkir sudah menempatkan dua Orang petugas kami di kantor PTSP Balaikota Makassar, tapi karena adanya wabah Covid-19 untuk sementara kita tarik kembali,” tutupnya. (Rizki|Darma).

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close