BeritaNewsPemkot Makassar

Masa Jabatan Iqbal Suhaeb Segera Berakhir, Pemprov Tegaskan Tak Ada Perpanjangan SK

compaksulawesi – Makassar : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otda) Sekretariat Provinsi Sulawesi Sealatan (Setprov Sulsel), Hasan Basri Ambarala angkat bicara perihal perpanjangan surat tugas Pejabat (Pj) Wali Kota Makassar, M Iqbal S Suhaeb yang diketahui akan berakhir pada tanggal 13 Mei 2020 mendatang.

Pada Surat Keputusan (SK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, nomor 800/1941/OTDA yang terbit sejak tanggal 7 April 2020 menguat sejumlah kabar jika jabatan Pj juga akan ikut diperpanjang. Namun hal tersebut diklarifikasi Hasan Basri. Ia menegaskan penundaan pergantian pejabat dan mutasi ASN hanya untuk pejabat struktural.

“Surat itu berlaku sampai tanggal 21 April, dan itu pun bukan untuk pejabat politik tapi pejabat struktural. Terpenggal itu surat yang beredar, dan itu sudah dicabut,” terang Hasan Basri, pada pewarta Rabu (29/4/2020).

Meski begitu Hasan memastikan pergantian Pj Wali kota Makassar tetap dilaksanakan sesuai aturan berlaku bahwa masa jabatan pejabat kepala daerah hanya setahun.

“Yang jelas SK-nya (Iqbal Suhaeb) diganti, siapa yang diusulkan dan direstui Mendagri itu yang akan dilantik nanti, karena satu tahun saja masa jabatan,” pungkasnya.

Kepastian pergantian Pejabat Wali Kota, kata dia, setelah tiga nama yang beredar untuk diusulkan ke Kemendagri melalui hak prerogatif Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah.

“Tentang pengusulan tiga nama ke Kemendagri itu hak prerogatif Pak Gubernur tidak bisa dihalangi, yang jelas (Pj) Walikota ini berakhir sesuai dengan surat keputusan itu 13 Mei nanti,” tuturnya.

Adapun ketiga nama yang dikabarkan menguat akan menggantikan Iqbal diantaranya Kepala Bapelitbangda Sulsel Prof Yusran Yusuf, Kepala Dinas PU Bina Marga Sulsel Prof Rudy Djamaluddin, dan Kepala Dinas Pariwisata Sulsel, Denny Irawan.

Sebelumnya, ketua fraksi Golkar DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir menyampaikan surat yang dikeluarkan Kemendagri tersebut melanggar undang-undang (UU) yang secara hirarki lebih tinggi, dimana dalam aturan ketatanegaraan masa bakti Pj hanya dibatasi sampai satu tahun saja.

Menurut Wahab, kemungkinan besar yang dimaksud dalam SK Kemendagri bukanlah jabatan Pj melainkan pengisian eselon, jabatan struktural dan jabatan fungsional.

“Bukan jabatan Pj yang diperpanjang, dalam aturan ketatanageraan kita tidak ada begitu,” tutupnya.

Editor : Muh.Rizki

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close