BeritaMakassarPolitik

SAdAP Membenarkan Sikap Pemerintah Dalam Penegakan Aturan PSBB Di Makassar

compaksulawesi – Makassar : Upaya penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar di masa pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) direspons positif.

Syarifuddin Daeng Punna

Syarifuddin Daeng Punna,Toko Masyarakat Kecamatan Manggala, Membenarkan langkah Pemerintah Kota Makassar dalam melakukan penutupan usaha bagi pengusaha yang masih buka saat PSBB berlangsung.

“Pencabutan ijin usaha sebuah keputusan tepat bagi pengusaha yang bandel setelah diingatkan beberapa kali sebelumnya untuk patuh terhadap aturan,” ungkap seorang Tokoh Masyarakat Kecamatan Manggala yang juga Bakal Calon Walikota Makassar, Syarifuddin Daeng Punna (SAdAP) saat dikonfirmasi melalui video conference di terminal Private Jet Bandara Halim Perdana Kusuma sebelum terbang dari Jakarta ke Makassar, Selasa (06/5/2020).

Menurut SAdAP, langkah yang diambil Pemerintah Kota Makassar yakni mencabut izin usaha bagi pengusaha yang membandel selama masa PSBB adalah langkah yang benar agar memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar aturan PSBB.

Selanjutnya Ada beberapa hal yang dibatasi di Kota Makassar selama pemberlakuan PSBB, sebagaimana yang diatur dalam Bab II Pasal 2 poin 2 dan 3. Berikut ini petikannya:

Pasal (2)
PSBB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota Makassar.

Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud

Pada ayat (2) meliputi:
a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
e. kegiatan sosial dan budaya; dan
f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transport.


Terkait aturan pembatasan yang disebutkan tersebut, Bab VI Pasal 25 mengatur terkait sanksi yang diberikan bagi warga Makassar yang melanggar. Berikut sanksi yang diatur dalam Pasal 25;

(1) Setiap orang atau badan yang melakukan Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi upaya berupa:
a. Membubarkan orang yang berkumpul
b. Menutup tempat usaha
c. Memberhentikan kendaraan Kapal Penyeberangan, kendaraan Roda Dua maupun lebih dan memaksa menurunkan penumpang yang melebihi ketentuan PSBB; dan
d. Memberhentikan orang yang beraktivitas tidak menggunakan masker untuk selanjutnya dilakukan pembinaan.

(2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga akan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Covid 19 Daerah sesuai kewenangannya.

Terkait soal video insiden pemukulan di depan toko agung ia menilai hal itu tidak akan terjadi kalau toko agung koperatif dan taat pada aturan Peraturan Walikota tentang PSBB Nomor 22 Tahun 2020.

“Kejadian itu tidak akan terjadi kalau pemilik toko agung tidak kembali membuka tokonya setelah diberi peringatan 2 kali sebelumnya oleh Satpol PP.” Ucap SAdAP.

Dengan diterbitkannya keputusan itu maka polemik yang terjadi di masyarakat bisa terhindarkan dan tentu semua pihak akan merespon positif sebab hal ini untuk kebaikan kita semua dan harapan saya tidak ada lagi diskriminasi terkait kebijakan tersebut,terang SAdAP. (riz)

Editor :Muh.Rizki

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close