Berita

Risfa Legislator PDI Perjuangan Sulsel Turun Sosialisasikan Perda Wajib Belajar Di Kelurahan Kapasa

Compaksulsel.com : DPRD Provinsi Sulsel mulai intens melakukan sosialisasi dan penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda)/Produk Hukum Daerah Provinsi Sulsel.

Pelaksanaan sosialisasi dan penyebarluasan ini dilakukan langsung para legislator atau anggota DPRD Sulsel langsung ke tengah-tengah masyarakat.

Seperti halnya yang dilakukan anggota DPRD Sulsel, Risfayanti Muin, SS di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sabtu (13/02/2021).

Hadir pada kesempatan ini, ketua RT. 001,RW.004 Kelurahan Kapasa, Kepala Sekolah SMP Negeri 11 dan sebagai pemateri risfa menghadirkan Dr.H.Mulyono Caco yang saat ini menjabat sebagai Koordinator Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

Saat melakukan sambutan Risfa menjelaskan, salah satu tugasnya sebagai anggota DPRD Provinsi Sulsel adalah mensosialisakan peraturan daerah.

“Ini adalah bagian tugas dan fungsi kedewanan dalam menyampaikan produk hukum peraturan daerah,” jelas legislator yang terpilih melalui Daerah Pemilihan Sulsel 2 (Makassar B) meliputi Kecamatan Panakkukang,Manggala,Tamalanrea dan Biringkanaya.

Dr.H.Mulyono Caco, Saat Memberikan Materi Sosialisasi Perda Wajib Belajar Pendidikan Menengah, Di Kelurahan Kapasa, Sabtu(13/02/2021).

Dalam menyampaikan materi perda wajib belajar pendidikan menengah ini, Mulyono menyampaikan bahwa sekolah itu meliputi dua bagian pendidikan yaitu pendidikan formal dan nonformal.

“Mengapa anak anak kita perlu kita sekolahkan selain daripada itu adalah hak setiap warga negara indonesia, perda ini juga menjelaskan salah satu tujuannya untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu”, Jelas Mulyono.

Melanjutkan mulyono menjelaskan sekolah pendidikan formal itu seperti, SMU, Madrasah Aliyah, SMK, Madrasah Aliyah Kejuruan, SMA Luar Biasa dan SMK luar Biasa, sedangkan pendidikan nonformal itu program pelaksanaan pendidikan melalui jalur paket C atau sederajat.

Mengakhiri materi sosialisasi Perda Wajib Belajar Pendidikan Menengah kali ini mulyono Menyampaikan bahwa peran pemerintah dalam pelaksanaan wajib belajar ini tercantum dalam pasal 11 BAB VI pada Peraturan Daerah Provinsi Sulsel Nomor 2 Tahun 2017 ini.

Memasuki tahapan sesi tanya jawab, seorang mahasiswi atas nama Nurhikmah bertanya, bagaimana pendapat ibu dewan dan bapak jika dilakukan tes minat dan bakat atau psikologi di sekolah untuk siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ke SMA atau SMK sederajat ?

Risfayanti Muin, SS, Anggota DPRD Sulsel Fraksi PDI Perjuangan, saat menggelar sosialisasi PERDA NO. 2 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah.

Risfayanti adalah legislator yang bertugas di komisi E DPRD Sulsel yang bekerja sebagai mitra kerja dari dinas pendidikan provinsi sulawesi selatan menjawab pertanyaan dari mahasiswi.

“Pertanyaan adek nurhikma ini sangat baik sekali, karena ini adalah persiapan siswa ke depannya agar tidak salah memilih jalur pendidikan, tapi apa yang adek hikmah tanyakan itu sudah mulai di berlakukan oleh pemerintah sejak tahun 2020 yang lalu”, Tutup Risfa.(eki)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button