Berita

Akibat Tak Cairkan Dana Parekraf, Dana Pemkot Makassar Dipotong Rp 40 Miliar

Compaksulsel.com – Makassar : Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, anggaran daerahnya dipangkas sebesar Rp 40 miliar akibat tidak dicairkannya dana hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk pengusaha hotel dan restoran di Makassar.

”Kami sangat sayangkan karena tidak dicairkan pada tahun lalu. Akibatnya, anggaran kita dipotong Rp 40 miliar,” ujar Ramdhan Pomanto di Makassar, Rabu (3/3).

Suntikan dana hibah Kemenparekraf yang dikhususkan untuk pengusaha hotel dan restoran di Makassar itu, kata dia, seharusnya bisa dikebut di 2020. Sebab, database tempat usahanya cukup lengkap.

Dia mengatakan, anggaran daerah yang dipotong sebesar Rp 40 miliar itu dinilai sangat besar di tengah banyaknya program prioritas yang akan dilaksanakan khususnya penanganan Covid-19. Apalagi, dana hibah itu bagian dari upaya pemerintah pusat dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN) dalam bentuk subsidi kepada pelaku usaha agar para karyawannya tidak banyak yang dirumahkan.

”Apapun kebijakan pemerintah pusat itu adalah untuk kebaikan semua pihak. Tapi sudahlah, semua telah berlalu dan kami tidak bisa berbuat banyak pada tahun-tahun sebelumnya karena bukan kami yang menjalankan pemerintahan,” tutur Ramdhan Pomanto.

Dia mengungkapkan dana hibah yang digelontorkan Kemenparekraf untuk pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak Covid-19 senilai Rp 24,4 miliar yang diperuntukkan bagi pelaku usaha pariwisata hotel dan restoran di Kota Makassar, mengendap di kas daerah karena hendak dialihkan ke proyek infrastruktur pada masa jabatan pejabat wali kota sebelumnya.

”Kalau masalahnya tidak ada. Bahkan dana itu sudah ada di kas daerah. Tentu tidak bisa dicairkan kalau tidak sesuai juknis (petunjuk teknis), maunya (Pj wali kota) dulu itu dialihkan ke infrastruktur, tapi kan harus ikut juknis jadi tidak bisa cair,” ucap Ramdhan Pomanto.

Sementara itu Ketua Komisi B DPRD Makassar William Laurin juga mengaku sangat menyayangkan lambannya proses administrasi dari dinas terkait sehingga anggaran tidak kunjung cair hingga berakhirnya tahun 2020.

”Yang pasti kami sangat sayangkan itu dan Makassar adalah satu-satunya kota di Indonesia yang tidak cair dana hibahnya. Ini adalah preseden buruk, tetapi kami di DPRD akan terus men-support agar dana hibah bisa kembali dicairkan pada 2021,” kata legislator dari partai PDI Perjuangan ini.(eq)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button