DPRD Jeneponto

Dihadiri Bupati Jeneponto, Paripurna DPRD Bahas LKPJ 2020 Dinyatakan Kuorum

Compaksulsel.com – Jeneponto : Bupati Jeneponto Iksan Iskandar menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020, Selasa (13/4/2021).

Keseluruhan anggota dewan nampak hadir sehingga rapat paripurna dinyatakan kuorum karena dihadiri oleh perwakilan semua fraksi DPRD Jeneponto.

Rapat Paripurna itu digelar sebagai amanat dari undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Sampai saat ini Jeneponto terus melakukan berbagai inovasi dalam upaya pembangunan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, inovasi yang dikembangkan banyak memanfaatkan kemajuan teknologi dan digitalisasi pelayanan,” kata Iksan Iskandar.

Bupati Iksan Iskandar menjelaskan, pendapatan daerah terdiri atas tiga kelompok yaitu pendapatan asli daerah. dana perimbangan yakni DAU, DAK, bagi hasil pajak dan bukan pajak dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

 

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada beberapa hal yakni :

  1. perluasan dan peningkatan sumber penerimaan Pendapatan asli daerah, dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat
  2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur yang memiliki integritas tinggi serta profesional guna memaksimalkan peran perangkat daerah dalam pelaksanan teknis untuk menggali potensi pajak dan Retribusi Daerah dengan cara memberikan bimbingan teknis perpajakan. 
  3. Meningkatkan pembinaan dan sistem pengawasan internal di bidang pendapatan daerah.
  4. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan pelayanan publik yang profesional transparan dan akuntabel

Sedangkan, kebijakan belanja daerah pada tahun 2020 diarahkan pada beberapa hal yakni :

  1. membiayai urusan yang bersifat mandatory dan sudah ditentukan peruntukan belanjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
  2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah Kabupaten Jeneponto yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. 

diketahui pada tahun anggaran 2020 di tengah pandemi covid 19 dan adanya musibah kebakaran pasar tradisional Karisa penerimaan dari pendapatan asli daerah yang dicanangkan sebesar Rp. 148.052.602.17 terealisasi sebesar Rp. 106.056.347.286 atau 71,63%

Iksan menyampaikan bahwa Jeneponto memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 0,6% pada tahun 2020, di mana angka ini menurun tajam jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 5,507%, Hal ini disebabkan Resesi ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Adapun pendapatan perkapita juga mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar Rp 3.724.801.73 di tahun 2020 menjadi 3.127.827, sedangkan disisi indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan dari 64% menjadi 64,28%.

“Saat ini sesuai data dari Badan Pusat Statistik Angka kemiskinan mencapai 14,58% dan angka pengangguran 2,31% namun patut kita syukuri bahwa sebelumnya selama hampir dua dasawarsa kita berada pada status Daerah Tertinggal Makassar sesuai Perpres nomor 63 tahun 2020 daerah yang kita cintai bersama ini telah ditetapkan keluar dari status Daerah Tertinggal tersebut,” ujarnya.

“Semoga apa yang telah kita lakukan bersama bernilai ibadah di sisi allah subhanahu wa ta’ala amin. demikian terima kasih selamat memasuki bulan suci Ramadhan 1442 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin,” tutupnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button