DPRD SulselPemprov Sulsel

Komisi D DPRD Sulsel Bahas Hutang Proyek Dinas PUTR Rp. 34 Miliar

Compaksulsel.com – Makassar : Utang proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulawesi Selatan jadi salah satu pembahasan dalam rapat evaluasi Komisi D DPRD Sulsel, Rabu (14/4/2021) siang.

Rapat menghadirkan Dinas PUTR sebagai mitra kerja Komisi D.

Ketua Komisi D Rahman Pina mengatakan utang proyek Dinas PUTR kepada kontraktor mencapai Rp 34 miliar.

“Khusus utang PU nilainya Rp 34 Miliar,” kata Rahman Pina di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Rabu (14/4/2021).

Meski demikian, kata Rahman Pina, Dinas PUTR beralasan utang itu belum dibayar bukan karena tidak ada anggaran.

Melainkan pihak kontraktor belum semua mengajukan tagihan pembayaran kepada Dinas PUTR.

“Dinas PUTR minta kontraktor untuk segera menagih. Baru Rp 7 miliar ajukan pembayaran,” kata Rahman Pina.

Legislator Fraksi Golkar itu berharap kontraktor segera mengajukan tagihan sesuai ajukan sesuai pekerjaan yang telah diselesaikan.

Selain utang proyek, rapat juga membahas pembangunan ruas jalan yang tidak merata di tahun 2020 lalu.

Termasuk pihak ketiga tidak memiliki alat berat untuk menyelesaikan pekerjaan mereka.

“Anggaran fisik kita cukup besar, selain dari Pemprov sendiri ada juga anggaran PEN (Program Pemulihan Ekonomi Nasional),” ujar Rahman Pina.

Rahman Pina mengaku telah mengecek pekerjaan jalan di poros Luwu dan Tana Toraja ke Toraja utara.

Rahman Pina mendapati pihak ketiga tidak memiliki alat yang cukup memadai.

“Tapi kontraktor kita seharusnya memiliki alat tapi hanya dukungan alat (Pinjam) dan akhirnya kalau bersamaan gunakan jadilah seperti itu (Pembangunan jalan tidak sesuai target). Saya kira dinas PU memberikan pekerjaan kepada orang yang hanya modal kontrak saja,” bebernya.

Untuk pembangunan jalan, ujar Rahman, tidak ada keseimbangan yang dilakukan oleh dinas PUTR.

Ia menyebutkan Pemprov hanya fokus di tiga daerah saja; kabupaten Bone, Luwu Raya dan Toraja.

“Jadi ada kesenjangan cukup besar yang membuat daerah lain menimbulkan kecemburuan,” bebernya.

“Seperti Makassar itu pembangunan itu hanya ada di SPN Batua padahal itu kewenangan kota, padahal jalan provinsi di Makassar sangat memperhatikan dan saya kira menjadi perhatian,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kadis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel Prof Rudy Djamaluddin mengatakan memang secara faktual itu persetujuan dari semua pihak.

Tapi ketika berbicara kesetimpangan jalan memang itu ada tapi kata dia harus dilihat bagaimana pembangunan jalan yang ada di daerah-daerah lain.

“Kemantapan jalan di Luwu dan Toraja memang dibawa 50 persen dibanding di wilayah selatan seperti Bulukumba, Bantaeng dan Jeneponto. Sehingga kita utamakan Luwu dan Toraja untuk menghindari kesentimpangan pembangunan,” katanya.

Sehingga kata Prof Rudi untuk tahun 2021 ini dia mengharapkan masukan dari anggota DPRD daerah mana yang perlu dilakukan perbaikan jalan dan paling parah sehingga kata dia ada keseimbangan pembangunan di Sulsel.

“Tentu anggaran 2021 ini kita harapkan masukan dari anggota dewan demi pembangunan Sulawesi selatan,” jelasnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button