Makassar

SAdAP : Polemik Resetting RT/RW, Walikota Makasar Harus Mempertimbangkan Secara Proporsional.

Compaksulsel.com – Makassar :

Terkait adanya langkah walikota makassar untuk melakukan resetting RT RW hal ini mendapat tanggapan dari Syarifuddin Daeng Punna yang juga tokoh masyarakat sulsel di jakarta.

Menurut pria yang akrab disapa SAdAP ini, menilai langkah tersebut sebenarnya perlu dikaji sebelum mengambil langkah yang terlalu jauh dalam mengatur urusan RT / RW. 

“Setiap pimpinan RT maupun RW akan mendukung program pemerintah kota makassar untuk menjadi 2X lebih baik, hal itu bisa di monitor langsung melalui peran lurah dalam menyampaikan tujuan dari visi pembangunan yang akan di realisasikan oleh pemrintah kota Makassar, sebab lurah merupakan perpanjangan tangan dari pemkot yang terdekat dengan RT dan RW setelah Camat” tutur Pembina organisasi Laskar Merah Putih Sulawesi Selatan ini. 

SAdAP juga menambahkan Seharusnya Pak Danny Pomanto tidak langsung mengganti RT RW, karena tidak etis pimpinan di level walikota mengatur sampai ke tingkat warga. 

“Pak Walikota kita ini kan menurut saya merupakan orang yang pintar dan punya segudang prestasi dibidang management pembangunan dan tata kelola pemerintahan sehingga saya menganggap pak Danny tau apa yang seharusnya dilakukan untuk menanggapi persoalan di RT RW saat ini, sehingga publik tidak menyalah artikan langkah Resetting sebagai bagian dari dendam politik karena mayoritas RT/RW di duga tidak mendukungnya saat pemilihan walikota-wakil walikota Makassar yang lalu” Urainya kepada awak media, Kamis (15/4/2021) Malam.

 

Olehnya itu ia juga menyarankan agar pak Danny mempertimbangkan hal ini sebelum mengeluarkan kebijakan Resetting.

Sebagaimana di pahami bersama bahwa Pemerintah kota memiliki perangkat di tingkat kecamatan dan kelurahan sehingga Persoalan seperti RT RW ini bisa di selesaikan dengan memanggil camat atau lurahnya sebagai perwakilan warga dan pemerintah di bawah.

“Karena mengganti RT RW dibutuhkan proses pemilihan di tingkat masyarakat, sebab pergatian RT/RW secara kultur dalam manajemen pemerintahan bukanlah ranah walikota, meskipun sebenarnya bisa dilakukan namun akan dianggap terlalu jauh mengintervensi,” tutup SAdAP.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button