Berita

SPBU ini Nekad Layani Konsumen Beli Pertalite di Jerigen,Lebih Parahnya Konsumen Lakukan Pengisian Sendiri

Compaksulsel.com – Makassar — Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)7490210 di Jalan Galangan Kapal,Kota Makassar terlihat salah satu warga mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite ke jerigen.

Salah satu pembeli BBM, yang tidak mau disebut identitasnya,mengaku membeli BBM jenis pertalite untuk dijual kembali secara eceran. Menurut pengakuannya, dirinya hanya membeli pertalite di SPBU tersebut.

“Ini untuk dijual eceran , kebanyakan mereka yang beli di sini juga pada dijual semua. Saya langganan disini. Ini saya jual sendiri,” terangnya.

Dari pantauan awak media di lapangan, pada Sabtu, (2/4/2022) . Operator SPBU Galangan Kapal masih saja melayani pengisian BBM dengan menggunakan jerigen.

Lebih parahnya, pihak operator meluaskan konsumen (pembeli) melakukan pengisian sendiri dari dispenser SPBU ke dalam jerigen dengan ukuran 35 liter.

Pengawas SPBU 7490210, saat dikonfirmasi awak media mengatakan bahwa pembelian BBM jenis pertalite menggunakan jerigen diperbolehkan.

“ pembelian BBM menggunakan jerigen boleh asal buka BBM Subsidi. ” ungkapnya.

Untuk diketahui, larangan pengisian BBM menggunakan jerigen diatur dalam Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 agar SPBU dilarang untuk menjual Premium dan Solar maupun pertalite kepada warga menggunakan jerigen dan drum untuk dijual kembali ke konsumen.

Kemudian, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014, pembelian Pertalite menggunakan jerigen yang dilarang adalah tidak disertai rekomendasi untuk kebutuhan tertentu (pertanian, perikanan, usaha mikro/kecil).

Terkait dengan pengisian BBM jenis pertalite oleh SPBU ke konsumen menggunakan jerigen jelas melanggar peraturan yang sudah ditetapkan dan harus menjaga keselamatan.

Dan oleh Karena itu masyarakat meminta kepada Pemerintah atau dinas terkait agar bisa melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap SPBU yang melayani penjualan dengan menggunakan jerigen, apalagi dalam jumlah banyak.

Karena sesuai dengan UU Migas no 22 tahun 2001 dan PP 36 tahun 2004 bahwa untuk melakukan kegiatan usaha hilir migas harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian ESDM ( Dirjen Migas) dan mendaftarkan izin usaha niaga tersebut ke BPH Migas

 

Laporan : Andhis.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button