MakassarPendidikan

LBH Makassar Sebut Rektor UIM Pembangkang, Begini Alasannya!

COMPAKSULAWESI.COM – MAKASSAR –Pembangkangan hukum terhadap putusan Mahkamah Agung RI oleh Rektor Universitas Islam Makassar (UIM), Dr Ir A Majdah M Zain MSi, dikecam keras oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar dan Front Perjuangan Rakyat (FPR) Sulsel.

Padahal, dalam putusan bernomor 421 K/TUN/2017 itu, berhasil memenangkan gugatan mahasiswa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar. Bahkan dalam putusan dengan jelas menolak permohonan kasasi Rektor UIM.

“Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 14 September 2017 dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim bernama Dr H Yulius SH MH. Saat ini putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht),” jelas Pengacara Publik LBH Makassar, Edy K Wahid saat dikonfirmasi, Jum’at 11 Januari 2018.

Sebelumnya, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar Nomor 44/G/2016/PTUN Makassar tertanggal 8 November 2016 yang diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar Nomor 11/B/2017/PTTUN Makassar juga mengeluarkan dua amar atau perintah.

Itu antara lain, menyatakan batal atas keputusan pemberhentian dengan tidak hormat dua mahasiswa Fakultas Teknik UIM yakni Bakrisal Rospa dan Henry Foor J, serta mengembalikan kedudukan para tergugat sebagai mahasiswa UIM.

LBH Makassar menilai sikap Rektor UIM merendahkan kewibawaan pengadilan. Di sisi lain, Rektor harusnya malu sebagai pimpinan perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pendidik mahasiswa.

“Mempertontonkan sikap arogan dan tidak memiliki kesadaran hukum untuk mematuhi secara sukarela putusan pengadilan, tidak mencerminkan kewibawaan seorang rektor,” tegas Edy.

Sementara itu Koordinator FPR Sulsel, Ilham R, mengatakan, pihaknya bekerjasama dengan LBH Makassar berencana akan melaporkan kepada Kementerian Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi RI serta Kopertis wilayah IX Sulawesi untuk memberikan sanksi tegas kepada Rektor UIM.

“Jika dalam waktu yang ditentukan oleh undang undang, rektor tetap tidak menjalankan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka kami akan meminta kepada Ketua PTUN Makassar untuk melakukan upaya paksa terhadap Rektor UIM,” pungkas Ilham.

 

Penulis : Nurul || Editor : Elis

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button