DPRD Makassar

Dorong Pemulihan Ekonomi, APG Sosialisasi Perda Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Masyarakat.

Compaksulsel.com – Makassar : Anggota DPRD Kota Makassar Anton Paul Goni (APG), menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 15 tahun 2009 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern, di Hotel Prima, Sabtu (22/5/2021).

Anton Paul Goni (APG) dalam sambutannya mengatakan ia menggelar kegiatan sosialisasi perda ini demi meningkatkan perputaran perekonomian pelaku usaha yang tersendat sendat selama masa pandemi Covid 19.

“Sebagai anggota DPRD Kota Makassar, saya ucapkan terima kasih karena telah menghadiri undangan acara sosialisasi ini, saya sebagai anggota DPRD Kota Makassar saat ini tentu tidak lagi mewakili perseorangan atau kelompok saja, tetapi saya mewakili masyarakat yang ada di 3 kecamatan dari dapil (Daerah Pemilihan) di Dapil 5 yang meliputi Kecamatan Mamajang, Mariso dan Tamalate” Ujar APG.

Legislator yang akrab di sapa pak Anton ini juga menyampaikan kepada peserta bahwa Saat ini ia ditugaskan di Komisi A yang bermitra dengan pemerintahan seperti di Kelurahan dan Kecamatan.

“Kelurahan dan Kecamatan dan Semua yang bersinggungan dengan kinerja pemerintahan kota makassar itu adalah mitra kerja Komisi A, jadi kalau ada keluhan keluhan terkait pelayanan pemerintahan silahkan bapak ibu sampaikan kepada saya dan akan saya lakukan peninjauan kepada pemerintah setempat” Urainya. 

 

Anton juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang hadir untuk terus menerapkan protokol kesehatan secara disiplin demi menjaga penyebaran virus covid 19 dengan varian barunya.

“Jangan sampai karena kelalaian kita akhirnya kita terpapar, jangan kita seperti india yang mengalami tsunami covid 19”, Ucapnya.

Dalam kesempatannya ia juga menyebut bahwa saat ini pemerintah kota makassar memiliki program untuk menuntaskan masalah Covid – 19 dan perekonomian yang saat ini masih lesu karena pandemi, program tersebut namanya Makassar Recover, ke depannya masyarakat jangan takut kalau di datangi rumahnya dengan tim detektor, karena tugas tim detektor itu mengantisipasi penyebaran virus varian baru covid-19.

Sebelum membuka acara sosialisasi perda ini, Anggota DPRD Kota Makasar dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyampaikan bahwa regulasi ini bertujuan memberikan perlindungan dan memberdayakan pengusaha kecil dan menengah dan pasar tradisional. Tidak hanya itu, perda ini bisa memberikan rasa aman dan kepastian hukum terhadap pelaku usaha.

“Kita harap, pasar tradisional dan pasar modern bisa bersinergi sehingga tumbuh berkembang lebih cepat” Katanya.

Tidak hanya itu diakhir sambutannya Anton juga mengajak partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam mendukung program pemerintah kota makassar dalam melawan penyebaran virus Covid – 19 beserta program lanjutannya seperti pemulihan ekonomi untuk membangkitkan kembali tingkat perputaran perekonomian di Kota Makassar.

Hadir sebagai pemateri dalam kegiatan sosoalisasi perda ini ada ibu Engeline Frederika Magdalena, SH,M.Si dari Dinas Koperasi dan UMKM, Ibu Andi Hikma Rezkiyani Nur, SH, M.Sp mewakili bagian hukum pemerintah kota makassar dan Annisa,SE sebagai moderaror.

Sementara, Narasumber Sosialisasi Perda, Engeline mengatakan, perda nomor 15 tahun 2009 ini mengatur segalanya tentang perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan moder di Kota Makassar. Tujuannya, dua jenis pasar bisa berjalan dengan baik.

“Disinilah peran Pemkot Makassar melalui Dinas Koperasi dan UKM untuk memberikan pembinaan kepada pelaku usaha UKM utamanya di wilayah pasar tradisional dan modern,” kata Wanita yang akrab disapa Engel ini.

Pembinaan itu, sambungnya meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan memberikan peluang usaha yang seluas-luasnya kepada pelaku UKM yang ada di Pasar Tradisional dan Pasar Modern.

“Jadi visi misi kita itu, diantaranya menguatkan pasar negeri dengan meningkatkan daya saing komoditi daerah melalui pemanfaatan sumber daya lokal dan meningkatkan promosi melalui teknologi digital dan sosial media,” ucapnya.

Mewakili bagian hukum pemerintah Kota Makassar, Rezkiyani Nur mengungkapkan bahwa penyelenggaraan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern, dilaksanakan berdasarkan atas asas kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dan kemitraan. Ketertiban dan kepastian hukum, kelestarian lingkungan, serta kejujuran usaha dan Persaingan sehat (fairness).

Ia juga menyebutkan, perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional.

“Memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya,” ungkapnya.

Kemudian mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata.

“Mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional dan pasar modern,” pungkasnya.(eq) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button